Sidang Lanjutan, Saksi Ahli Uraikan Postingan Anca Mayor di Persidangan -->
Cari Berita

Sidang Lanjutan, Saksi Ahli Uraikan Postingan Anca Mayor di Persidangan

Selasa, 20 April 2021

(Sidang Anca Mayor). 

SINJAI, Ragam Suara Jelata--- Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik (UU ITE) atas laporan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, dr. Andi Suriyanto Asapa dengan terdakwa A. Darmawansyah atau Anca Mayor yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Rizki Heber, SH.

Kasus ini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sinjai, Selasa (20/04/2021).

Dalam sidang kali ini, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rozalina Abidin. Dengan agenda menghadirkan saksi ahli.

Sebagai ahli bahasa, Prof. Dr, Muh. Darwis M.Si secara virtual, menjelaskan sebuah kata yang menarik perhatian di dalam postingan Ancha Mayor di Akun Facebooknya yakni Latuyul, Gratifikasi, dan Potongan Insentif Nakes di Kabupaten Sinjai.

Status Anca Mayor di akun Facebook milik pribadinya: "info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang diberikan untuk dr. dedet, saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH....Sinjai 19 Mei 2020.......... Anch@ M@ayor........#Jengg@l@ Syindic@te".

Menurut Prof. Darwis bahwa kata La Tuyul, itu adalah istilah atau sandi.

"Saya selaku saksi ahli melihat kata Latuyul hanya istilah atau lebih jelasnya hanya kata sandi" kata saksi ahli lewat virtual dalam sidang tersebut.

Lanjutnya, sedangkan kata gratifikasi dan potongan, di postingan tersebut, tersangka (red) bisa membuktikan di persidangan benar sesuai postingannya di media sosial Facebook.

"Apabila Ancha Mayor selaku tersangka mampu membuktikan kebenarannya sesuai data yang dimiliki, yang ada di akun Facebook miliknya, berarti itu bukan  pencemaran nama baik apalagi fitnah karena itu fakta diungkap terlapor atau terdakwa" jelasnya.

Dicontohkan oleh prof. Darwis bahwa adanya postingan yang menyebut nilai sebesar Rp. 200 ribu tiap PNS di tiap lingkup Dinas Kesehatan. Namanya potongan gaji, lanjut dia, bukan hanya Rp 200 ribu.

"Biar Rp 50 ribu gaji terpotong sama-sama saja, masuk kategori pemotongan atau pungli" imbuhnya.

Selanjutnya JPU akan menghadirkan saksi tindak pidana pada sidang mendatang.

Tim Ragam SJ