SINJAI, Ragam --- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Kabupaten Sinjai kembali angkat bicara.
Kali ini KOPEL menyinggung terkait dana kisaran 180 Miliar pinjaman pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang notabenenya diperuntukkan pada pembangunan infrastruktur.
Nemun, bagi Zulkarnain yang merupakan Ketua KOPEL Kabupaten Sinjai, anggaran sebesar itu digunakan tetapi hasilnya terkesan diskriminatif.
Dirinya mengambil contoh jalanan di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat.
Jalan Poros Laiya-Arabika tepatnya di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, tersebut dinilai dikerja setengah hati, pasalnya hingga saat ini belum juga rampung. Kamis, (29/07/21).
Sementara menurut dia, jalan poros Laiya-Arabika adalah akses terdekat masyarakat menuju kota Sinjai.
"Pada tahun 2020 lalu telah dikerjakan Pemerintah Daerah sekitar 3 Km, sedangkan yang belum rampung sisa 1,6 Km" katanya.
Lanjut, Zulkarnain, masih ada kisaran 1,6 Km yang seharusnya selesai tahun kemarin.
"Untuk warga setempat ketika punya kepentingan dan kebutuhan di kota tidak jarang memilih lewat Sinjai Tengah demi menghindari jalan 1,6 Km tersebut, padahal Desa Turungan Baji, Sinjai Barat ini sudah berbatasan langsung dengan Desa Tompobulu, Bulupoddo, yang berbatasan juga dengan Sinjai Utara atau Ibu Kota Kabupaten. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan segera" tegasnya.
Selain itu, lanjuta dia, masyarakat Desa Turungan Baji dan Desa Terasa serta beberapa desa di sekitar jalan tersebut rata-rata berprofesi sebagai petani namun harga beli sangat rendah sebab akses yang sulit dijangkau.
"Sementara di beberapa Kecamatan lain pengerjaan infrastruktur selesai. Ini juga harus diselesaikan, sebab masyarakat butuh keadilan pembangunan" kuncinya.
(Tim)