Tolak Tambang, Aliansi Masyarakat Toraja Serunduk Kantor DPRD -->
Cari Berita

Tolak Tambang, Aliansi Masyarakat Toraja Serunduk Kantor DPRD

Selasa, 09 Februari 2021


TATOR, Ragam Suara Jelata--- Ratusan masyarakat yang tergabung dalam aliansi  masyarakat Toraja tolak tambang melakuakan aksi demo di depan kantor DPRD Tator,  mendesak pemerintah daerah (Pemda) mencabut  izin 2 rekanan IUP PT. Cristina Expo Mining, dan PT. Tator International Idustrial.

Salah satu orator mengatakan bahwa penolakan warga tersebut merupakan  bentuk kesadaran yang progresif akan daya rusak dari aktifitas ekstraktif yang mengancam kehidupan mereka.

"Oleh karena itu pemerintah harus menjadikan respon publik ini sebagai landasan utama dalam mengambil kebijakan pembangunan," kata Hariadi, Selasa (9/2/2020)

Ia menegaskan, bahwa tugas etis dan tanggung jawab pemerintahlah, mulai dari pusat sampai ke daerah untuk memastikan keselamatan rakyat dan  berdaulat atas mengelolah ruang-ruang penghidupan mereka jangan justru  dibebani dengan nafsu investasi lewat izin-izin industri pertambangan 

"Jika ingin melindungi rakyat, maka pemerintah harus mengedepankan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memastikan kelestarian lingkungan, meningkatkan daya dukung, mengutamakan analisis risiko dan bencana," jelasnya.

Hariadi mengatakan bahwa  semua bisa meyatukan persepsi bahwa toraja bisa mandiri secara ekonomi lewat potensi kebudayaan, pariwisata, pertanian dan perkebunan.

"Oleh karena itu pemerintah dengan seluruh kewenangannya mulai dari pusat sampai daerah untuk segera mencabut seluruh IUP di Toraja. Penolakan melalui aksi ini juga sebagai bahan evaluasi kita terhadap munculnya izin-izin pertambangan itu. berarti memang dalam prosesnya tidak pernah ada keterbukaan serta pelibatan publik atas rencana ini," pungkasnya.

Denis Sayodeno